Semangat Imigrasi Batulicin Hadiri Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM di Kanwil Kemenkumham Kalsel

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin menghadiri acara Sosialisasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pengendalian Gratifikasi/Pungli Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) tahun 2020 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Rabu (26/2/2020).

Tampil sebagai nara sumber yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Kalsel, Bapak Agus Toyib, Inspektur Wilayah (Irwil) III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Ham, Bapak Ahmad Rifai, dan Auditor Madya Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bapak Doktor Gurning.

Acara yang dihadiri oleh para Pejabat dan Anggota Tim Pokja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel yang dalam kesempatan ini hadir dari jajaran Kanim Kelas II TPI Batulicin yakni Kepala Kantor Gelora Nusantara, Kasi TIKIM M.Rija Yulham dan Kasi INTELDAKIM Anggoro Widy Utomo, membahas mengenai Permenkumham Nomor 33/2013 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM dan Permenkumham Nomor 29/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Pada sambutannya, Agus Toyib menyampaikan harapannya agar ada satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel yang menjadi contoh dan berhasil lulus mengikuti penilaian Tim WBK yang rencananya akan diusulkan sejumlah 20 Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan 2 lagi dari UPT Imigrasi. “Saya akan berikan peringkat selama proses penilaian ini, mana UPT dengan nilai terendah dan mana UPT yang memiliki nilai tertinggi, sebagai motivasi!”, pungkasnya.

Sambutan Kakanwil sekaligus pembukaan acara sosialisasi

Pada sesi pertama, Irwil III menegaskan bahwa SPIP jangan dianggap remeh. PNS yang telah dilantik dan disumpah wajib untuk menghindari pungutan liar (pungli) dan gratifikasi. Apa kaitannya dengan WBK?. “Komitmen Bersama itu mesti diwujudkan sampai dengan tingkat paling bawah!”, ujarnya. Karena belajar dari pengalaman di UPT lain, ada yang gagal karena hanya karena ada pungutan di area parkir kantor saja.

Doktor Gurning pada sesi kedua menginformasikan betapa pentingnya dokumentasi SPIP. Semisal pada kesempatan apapun, arahan Kakanim misalnya, wajib didokumentasikan dengan benar dengan melengkapi data foto dan nutulensi terkait arahan apa saja yg diberikan oleh Kakanim sebagai tindakan preventif adanya pungli dan gratifikasi. Dan terpenting lagi, UPT wajib memiliki inovasi keluar (bukan kedalam) yang sifatnya menyentuh langsung ke masyarakat.

Semangat WBK/WBBM