Pos Yankomas Mempermudah Masyarakat untuk Melaporkan Pelanggaran HAM

Keberadaan Pos Yankomas (Pelayanan Komunikasi Masyarakat) pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin telah berusia lebih dari setengah tahun, sejak di buka pada Desember 2018, akan tetapi sampai saat ini belum ada masyarakat yang memanfaatkan keberadaan Pos Yankomas tersebut untuk melaporkan pelanggaran HAM yang dialaminya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, Gelora Nusantara, seusai mengikuti Pelatihan Pelaksana Pos Yankomas yang diadakan oleh Badan Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, di Hotel Kesambi Hijau Semarang, pada 19-22 Juni 2019, menegaskan bahwa keberadaan Pos Yankomas di seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM RI bertujuan untuk mensosialisasikan kemudahan akses pelaporan atas pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat melalui Pos Yankomas maupun secara langsung melalui aplikasi SIMASHAM (http://simasham.kemenkumham.go.id/) .

Saat ini, di Kabupaten Tanah Bumbu, hanya terdapat satu Pos Yankomas, yaitu di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, mengingat bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin adalah satu-satunya satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM di Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Kotabaru, masyarakat dapat juga memanfaatkan keberadaan Pos Yankomas yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kotabaru.

Pelatihan ditutup secara Resmi oleh Kepala BPSDM Kemenkumham Bpk. Dr. Mardjoeki

Pelanggaran HAM apa saja yang bisa dilaporkan?

Sesuai dengan Permenkumham No. 32 tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat, masyarakat boleh melaporkan pelanggaran HAM yang dialaminya untuk dicarikan jalan keluar oleh Tim Mediasi Kementerian Hukum. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa pelanggaran HAM Berat dan juga kasus yang telah ditangani oleh pihak yang berwajib di proses hukum peradilan, tidak merupakan lingkup pelanggaran HAM yang bisa dilaporkan di Pos Yankomas, karena pada prinsipnya penyelesaiannya akan mengedepankan proses non-litigasi (proses mediasi di luar persidangan).

Pelanggaran HAM yang dilaporkan bisa tidak terbatas pada pelanggaran HAM yang dilakukan aparat negara, melainkan bisa juga pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak lain yang bukan aparat negara, seperti kelompok orang, perusahaan, atau orang pribadi. Selain itu, ranah materi pelanggaran HAM tersebut bisa meliputi banyak hal, mulai dari pelanggaran HAM yang terkait dengan kebebasan beragama, masalah ketenagakerjaan, urusan pelayanan publik, bahkan urusan pertanahan.

Melalui keberadaan Pos Yankomas di kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, masyarakat kedua kabupaten tersebut diharapkan mendapatkan akses yang lebih mudah dalam mengkomunikasikan pelanggaran HAM yang dialaminya yang menurutnya dirasakan tidak mungkin mendapatkan penyelesaian hukum yang adil kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya akan dibantu penyelesaiannya melalui cara-cara mediasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s